Kabarciayuterkini — Pihak RSUD Indramayu melalui Humas RSUD Indramayu, Tarmudi, SKM., MKM., angkat bicara untuk memberikan klarifikasi terkait pemberitaan mengenai Surnata, warga kurang mampu yang disebut memiliki tagihan biaya perawatan rumah sakit sebesar Rp22.128.538.
Tarmudi menjelaskan, Surnata datang ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Indramayu setelah mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal (KLL tunggal). Menurut keterangan pihak rumah sakit, saat tiba pasien berada dalam kondisi yang diduga dipengaruhi minuman beralkohol.
Setelah tiba di rumah sakit, pasien mendapatkan pelayanan medis di IGD, kemudian menjalani perawatan di ruang perawatan hingga dilakukan tindakan operasi sesuai kebutuhan medisnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tarmudi menegaskan bahwa penjelasan tersebut perlu dipahami sebagai bagian dari kronologi penanganan pasien, termasuk mengenai mekanisme pembiayaan yang diterapkan selama pelayanan berlangsung.
Tarmudi menerangkan, pihak rumah sakit telah memberikan penjelasan kepada keluarga pasien mengenai mekanisme pembiayaan atas kasus kecelakaan tersebut.
Menurutnya, berdasarkan penjelasan yang diberikan kepada keluarga, kasus itu tidak ditanggung oleh Jasa Raharja dan tidak dapat dibiayai melalui BPJS Kesehatan. Karena itu, pembiayaan pelayanan medis dilakukan melalui skema pasien umum.
“Pihak keluarga sudah kami jelaskan bahwa kasus seperti ini tidak ditanggung Jasa Raharja dan tidak bisa di-cover BPJS, sehingga menggunakan cara bayar umum. Keluarga mengerti dan bersedia dengan mekanisme tersebut, kemudian membuat surat pernyataan,” jelas Tarmudi.
Ia menambahkan, surat pernyataan tersebut menjadi bagian dari administrasi pembayaran yang disepakati pihak keluarga dengan rumah sakit.
Klarifikasi ini disampaikan untuk menjelaskan bahwa, menurut pihak RSUD Indramayu, mekanisme pembayaran umum telah diterangkan kepada keluarga pasien sebelum keluarga menyatakan kesediaannya.
Lebih lanjut, Tarmudi menyampaikan bahwa kasus yang dialami Surnata terjadi sebelum kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat Jawa Barat yang membutuhkan pengobatan di rumah sakit.
“Ini kejadiannya sebelum ada kebijakan Pak Gubernur terkait masyarakat Jawa Barat yang sakit berobat ke rumah sakit mana pun,”
Menurut Tarmudi, waktu terjadinya peristiwa tersebut menjadi konteks penting dalam memahami mekanisme pembiayaan yang diterapkan kepada Surnata saat menjalani perawatan di RSUD Indramayu.
Dengan demikian, penerapan kebijakan baru perlu dilihat berdasarkan waktu mulai berlaku, persyaratan program, dan ketentuan teknis yang mengatur pelaksanaannya.
Ketentuan BPJS Kesehatan Mengatur Pelayanan Akibat Ketergantungan Alkohol
Dalam regulasi jaminan kesehatan nasional, ketentuan mengenai pelayanan yang tidak dijamin BPJS Kesehatan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah, terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024.***
Pasal 52 ayat (1) huruf i dalam ketentuan yang telah diperbarui menyebutkan bahwa gangguan kesehatan atau penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol termasuk pelayanan yang tidak dijamin BPJS Kesehatan.
Merujuk pasal ini juga bahwa kejadian apapun yg disebabkan oleh ketergantungan alkohol, pembiayaannya tidak bisa dijamin bahkan setelah terbitnya Kebijakan Gubernur terkait pelayanan kesehatan warga Jawa Barat.***
Komentar