Polemik tersebut mencuat setelah video aksi protes warga beredar luas di media sosial. Dalam rekaman itu, sejumlah warga terlihat meluapkan kekecewaan dengan melempari area proyek. Mereka mempersoalkan pembangunan jembatan yang disebut sudah berjalan sekitar enam bulan, tetapi belum juga bisa digunakan. Kerusakan jalan di sekitar lokasi proyek turut menambah keresahan masyarakat.
Menanggapi kondisi tersebut, Dedi Mulyadi meminta warga untuk bersabar dan tidak terbawa emosi. Ia mengaku telah melakukan pengecekan terhadap perkembangan pembangunan Jembatan Kali Kapur. Berdasarkan hasil pemeriksaannya, progres pekerjaan memang belum sepenuhnya mencapai target, tetapi selisihnya dinilai masih dapat ditoleransi.
Dedi menyebut realisasi pembangunan jembatan tersebut hanya tertinggal sekitar empat persen dari target yang telah ditentukan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jembatan tersebut tidak mengalami keterlambatan pembangunan. Saya sudah cek hanya minus empat persen. Artinya, masih bisa ditolerir keterlambatannya,” ujar Dedi Mulyadi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (8/11/2026).
Dedi Mulyadi Sebut Progres Pembangunan Jembatan Masih Bisa Ditoleransi
Pernyataan Dedi tersebut menjadi respons atas keluhan masyarakat yang menginginkan pembangunan Jembatan Kali Kapur segera diselesaikan.
Menurutnya, kondisi pekerjaan di lapangan perlu dilihat berdasarkan perkembangan dan target yang telah ditetapkan. Selisih progres sekitar empat persen, kata dia, belum dapat dijadikan alasan untuk menyimpulkan bahwa pembangunan mengalami keterlambatan yang tidak bisa ditoleransi.
Meski demikian, pemerintah tetap perlu memperhatikan dampak pekerjaan terhadap aktivitas masyarakat sehari-hari.
Sebab, selama jembatan belum selesai dibangun, warga belum dapat menggunakan akses tersebut secara normal. Kondisi ini membuat masyarakat harus mencari jalur lain untuk menjalankan aktivitas, termasuk ketika bepergian menggunakan kendaraan.
Keluhan warga pun tidak hanya berkaitan dengan lamanya proses pengerjaan, tetapi juga kondisi akses jalan yang harus dilalui selama proyek berlangsung.
Jalan Alternatif Warga Juga Akan Diperbaiki Pemprov Jabar
Selain menjelaskan perkembangan pembangunan jembatan, Dedi Mulyadi turut menanggapi persoalan jalan alternatif yang digunakan warga.
Selama Jembatan Kali Kapur ditutup untuk pengerjaan, kendaraan dialihkan melalui jalan desa. Jalur tersebut menjadi akses sementara bagi masyarakat yang biasanya melintasi jembatan.
Dedi memastikan jalan alternatif tersebut juga masuk dalam perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia menyebut pemerintah provinsi berencana melakukan pembangunan atau perbaikan terhadap jalan desa yang selama ini digunakan warga.
“Jalan yang dilalui itu juga nantinya akan dibangun juga oleh Pemprov. Itu kan jalan desa. Nanti kita bangun lagi,” katanya.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu hal yang disampaikan Dedi untuk merespons persoalan akses masyarakat selama pembangunan jembatan berlangsung.
Dengan adanya rencana perbaikan jalan alternatif, pemerintah berharap akses warga tetap mendapat perhatian meskipun jembatan utama belum dapat difungsikan.
Dedi Minta Warga Tidak Memaksakan Kendaraan Melintas
Dedi juga menjelaskan alasan jembatan harus ditutup selama proses pembangunan masih berlangsung.
Menurutnya, penutupan akses merupakan bagian dari upaya menjaga kelancaran pekerjaan konstruksi sekaligus memastikan keselamatan masyarakat. Apabila kendaraan tetap dipaksakan melintas, proses pengerjaan jembatan justru bisa terganggu.
“Sekarang kalau mobil tidak boleh lewat ke jalan desa. Ya gimana jembatan itu bisa terus dibangun,” ujarnya.
Ia menilai masyarakat perlu memahami bahwa pembangunan infrastruktur membutuhkan tahapan pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum fasilitas tersebut dinyatakan aman untuk digunakan.
Memaksakan kendaraan melintas di atas jembatan yang belum rampung justru berpotensi menimbulkan risiko. Karena itu, warga diminta mematuhi pengaturan akses selama pengerjaan berlangsung.
Ingatkan Keselamatan, Pembangunan untuk Kepentingan Masyarakat
Lebih lanjut, Dedi mengingatkan masyarakat agar tidak terpancing emosi dalam menyikapi persoalan pembangunan Jembatan Kali Kapur.
Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tersebut ditujukan untuk kepentingan masyarakat secara luas, bukan untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
“Mohon sabar semuanya ya, mari kita menjaga apa yang kita kerjakan hari ini. Tidak terus-menerus saling mengikuti emosi dan egoisme masing-masing. Pembangunan untuk masyarakat bukan untuk kepentingan perorangan. Yang pakai juga masyarakat,” katanya.
Dedi juga menyoroti aspek keselamatan apabila jembatan dipaksakan dibuka sebelum seluruh pekerjaan selesai dan kondisi konstruksi dinyatakan aman.
Menurutnya, risiko kecelakaan harus menjadi pertimbangan utama. Jangan sampai keinginan untuk segera menggunakan jembatan justru berujung pada kejadian yang membahayakan warga.
“Nanti jembatan roboh ada yang korban, ada yang meninggal, pemerintah juga yang disalahkan,” pungkasnya.
Dengan penjelasan tersebut, Dedi meminta masyarakat memberikan kesempatan agar pembangunan Jembatan Kali Kapur dapat diselesaikan sesuai tahapan pekerjaan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menyatakan akan memperhatikan kondisi jalan alternatif yang digunakan warga selama proyek berlangsung.***
Komentar