Kabarciayuterkini – Sorotan tajam kembali mengarah pada tata kelola kawasan pusat pemerintahan Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sepanjang Jalan Surapati, Kota Bandung, tepatnya di area yang tidak jauh dari ikonik Gedung Sate.
Kunjungan tersebut bukan sekadar kunjungan seremonial, melainkan berubah menjadi momen tegang ketika Dedi mendapati kondisi trotoar yang sangat memprihatinkan.
Alih-alih menjadi ruang pejalan kaki yang nyaman, area tersebut dipenuhi oleh pedagang kaki lima (PKL), tenda-tenda liar, hingga sebuah mobil yang terparkir mangkrak selama berbulan-bulan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Reaksi Dedi Mulyadi pun tak bisa dibendung. Melalui kanal YouTube pribadinya, Kang Dedi Mulyadi Channel, rekaman sidak tersebut viral dan memicu diskusi publik mengenai disiplin aparat kewilayahan.
Dalam video itu, terlihat jelas kemarahan Gubernur saat memanggil Camat Coblong, Ratna Rahayu Priyati, untuk dimintai pertanggungjawaban di lokasi kejadian.
Dedi menilai bahwa kondisi semacam itu mencerminkan kegagalan fungsi pengawasan dan penataan wilayah yang seharusnya menjadi tanggung jawab utama camat.
Dengan nada tinggi dan tegas, Dedi melayangkan kritik pedas kepada pejabat setempat. “Malu harusnya sampai gubernur ngurusin yang begini. Ini mobil udah 1 bulan parkir di situ… Kalau Ibu nggak berani eksekusi, jangan jadi camat,” ucap Dedi dalam rekaman tersebut.
Pernyataan ini menyiratkan kekecewaan mendalam terhadap apa yang dianggapnya sebagai ketidaktegasan aparatur dalam menegakkan aturan di lapangan.
Bagi Dedi, keberadaan mobil yang menghalangi trotoar selama satu bulan tanpa tindakan nyata adalah bukti nyata absennya kontrol dari pemerintah kecamatan.
Insiden ini menjadi pengingat keras bagi seluruh pejabat kewilayahan di Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung. Dedi menekankan bahwa menjaga citra dan keteraturan kota bukan hanya soal proyek besar atau pencitraan di media, melainkan tentang keberanian menertibkan pelanggaran kecil yang sering diabaikan.
Ia mengingatkan para camat dan lurah untuk tidak hanya berdiam diri di balik meja kerja, tetapi harus turun langsung memastikan aturan ditegakkan demi kenyamanan bersama.
Kasus di Jalan Surapati ini juga mengangkat kembali isu klasik mengenai konflik pemanfaatan ruang publik di kota metropolitan. Kehadiran PKL dan kendaraan pribadi yang menyerobot trotoar telah lama menjadi masalah kronis di berbagai titik strategis Bandung.
Sidak yang dilakukan oleh orang nomor satu di Jabar ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mendorong percepatan penertiban di kawasan vital tersebut.
Publik yang menyaksikan video tersebut memberikan beragam respons. Sebagian besar mendukung langkah tegas Dedi Mulyadi karena dianggap sebagai bentuk kepemimpinan yang dekat dengan rakyat dan peduli pada detail pelayanan publik.
Namun, ada pula yang menyoroti perlunya solusi jangka panjang agar penertiban tidak bersifat musiman atau hanya terjadi saat ada sidak dari atasan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi tertulis dari pihak Kecamatan Coblong terkait teguran keras tersebut.
Namun, aksi cepat Gubernur ini telah mengirimkan pesan jelas: toleransi terhadap ketidaktertiban di zona inti pemerintahan akan semakin minim.
Warga Bandung kini menunggu tindak lanjut nyata, apakah trotoar di depan mata dunia tersebut akan segera kembali fungsinya sebagai hak pejalan kaki, ataukah akan kembali dibiarkan semrawut setelah sorotan kamera mereda.***
Komentar